“Pemerintah Bangladesh sudah jelas tidak menginginkan Rohingya untuk tinggal di wilayah mereka, tetapi mempersulit anak-anak Rohingya untuk memperoleh pendidikan sama saja mencelakai mereka dan tidak memecahkan masalah pengungsi Rohingya,” kata Direktur Urusan Anak-anak HRW, Bill Van Esveld.
Bangladesh Dituduh Persulit Anak Rohingya
“Pemerintah Bangladesh memang menyelamatkan banyak etnis Rohingya dengan menampung mereka di wilayah perbatasan, tetapi mereka harus mengakhiri kebijakan menghalangi anak-anak Rohingya mendapatkan pendidikan,” lanjut Esveld.
HRW menyatakan saat ini anak-anak Rohingya itu sudah dua tahun tidak bersekolah. Hal itu membuat anak-anak menjadi korban perbudakan dan pernikahan dini.
Akan tetapi, pemerintah Bangladesh membantah laporan itu. Komisioner Badan Pengungsi dan Pemulangan Bangladesh, Md. Mahbub Alam Talukder, menyatakan mereka tidak pernah menghalangi anak-anak Rohingya mendapatkan pendidikan.
“Kami sudah menampung dan merawat mereka secara baik. Kami tidak pernah menelantarkan mereka,” kata Talukder.
Hampir satu juta penduduk minoritas Muslim Rohingya tinggal di dalam beberapa kamp di tenggara Bangladesh setelah melarikan diri dari kekerasan militer Myanmar.
Tentara Myanmar dituduh melakukan pembersihan etnis (genosida) besar-besaran terhadap komunitas Muslim Rohingya. Sebanyak 740.000 penduduk di antaranya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus 2017 silam.
Akibatnya, perpindahan massal yang dilakukan warga Rohingya ke Bangladesh meningkat pesat setiap hari. Namun, hal ini juga disertai dengan sebagian warga yang meninggal maupun terluka parah akibat terkena ranjau darat di sepanjang perbatasan.

Comment here